Ketua PC IMM Pekalongan Raya Kritisi Wacana Kenaikan Tunjangan DPR: “Demokrasi Bukan Investasi Kursi, Tapi Amanah Rakyat”
Pekalongan, 22 Agustus 2025 Wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang kembali mencuat usai pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2026 menuai beragam kritik, termasuk dari kalangan intelektual muda. Ketua Umum PC IMM Pekalongan Raya, Muhammad Haidar, yang baru saja mengikuti Akademi Politik DPP IMM di Surakarta, menegaskan bahwa alasan “tingginya biaya politik” tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menaikkan kesejahteraan finansial wakil rakyat.
“Demokrasi tidak boleh dipersempit hanya menjadi ruang transaksi. Ketika kursi DPR dianggap sebagai investasi yang harus balik modal, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban dari ongkos politik yang mahal,” ujar Haidar.
Menurutnya, pengalaman belajar politik berkemajuan di Surakarta semakin memperkuat keyakinan bahwa problem utama DPR RI bukanlah soal gaji dan tunjangan, melainkan soal moralitas, akuntabilitas, dan integritas.
Haidar menekankan bahwa kenaikan tunjangan justru akan membebani APBN yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan desa.
“Rakyat sedang berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang tinggi, akses kesehatan terbatas, dan lapangan kerja yang sempit. Pada saat yang sama, wakil rakyat justru sibuk memikirkan kesejahteraan diri mereka sendiri. Ini ironi demokrasi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan tentang efek domino dari politik berbiaya mahal, yakni maraknya praktik korupsi, dominasi oligarki, dan hilangnya loyalitas wakil rakyat pada konstituennya. Karena itu, IMM Pekalongan mendesak agar DPR lebih fokus pada reformasi politik, seperti transparansi dana kampanye, pembatasan biaya kampanye, dan penguatan kaderisasi partai.
“Demokrasi bukan tentang siapa yang punya modal paling besar untuk membeli kursi kekuasaan, tapi tentang siapa yang siap mengemban amanah rakyat dengan integritas. IMM Pekalongan berdiri bersama rakyat untuk menolak wacana kenaikan tunjangan DPR yang hanya akan memperlebar jarak antara elite politik dan masyarakat,” tegas Haidar.
